Otomatis kepengurus PMI Cabang Jember periode 2022-2027 kandas ditengah jalan sebelum purna tahun 2027. Sejatinya, masa Kepemimpinan M Thamrin sendiri masih kurang dua tahun setelah dilantik dengan Surat Keputusan 065/KEP/02.06.00/IX/2022 tentang pengesahan pengurus dan dewan kehormatan palang merah Indonesia kabupaten jember masa bakti tahun 2022-2027.
Pengunduran diri diajukan Thamrin dengan alasan sedang sibuk menjalankan aktivitas sebagai pengajar. Selain sebagai ketua PMI Cabang Jember, setelah pensiun dini dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ). Pengunduran diri diajukan juga agar layanan PMI Cabang Jember tidak terganggu.
“Barusan saya mendapatkan informasi A1 bahwa Pak Thamrin sudah mengundurkan diri dari jabatan Ketua PMI Cabang Jember. Surat pengunduran diri sudah dikirim ke Ketua PMI Provinsi Jawa Timur yang ditembuskan kepada Pak Bupati Jember Gus Fawait,” kata Aep Ganda Permana, salah satu tokoh masyarakat yang selama ini getol mengkritisi kinerja PMI Cabang Jember.
Menurut Aep, pengunduran ini lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja PMI cabang Jember selama ini yang kinerjanya payah. “Harusnya sejak awal mundur karena kinerjanya memang payah. Agar PMI cabang Jember secara kelembagaan bisa diselamatkan,” ungkap pengacara senior Jember ini.
Aep berharap Bupati Jember Muhammad Fawait segera menyikapi pengunduran diri Ketua PMI Jember M.Thamrin agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Selain itu juga diharapkan Bupati jember segera mengusulkan nama pengganti pada PMI Provinsi sesuai dengan kompetensi, memiliki jiwa kemanusiaan dan memahami dunia kepalang merahan. “yaa bupati harus segera agar roda organisasi PMI Jember terus berjalan dengan baik,” ungkap Aep.
Sebelumnya, kurang lebih dua bulan berturut turut beredar berita di berbagai platform media sosial bahkan media online tentang carut marut PMI Jember selama dipimpin oleh M.Thamrin selama 3 tahun terakhir mulai dari penutupan klinik hingga penyusunan peraturan organisasi secara illegal, termasuk tata kelola kuangan yang tidak transparan. (novan)