Kabupaten Jember menghadirkan perwakilan layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) BP3MI Jawa Timur di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jember. Upaya ini dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi, pendampingan, dan pengaduan bagi calon PMI beserta keluarganya. Layanan tersebut diresmikan oleh Kabupaten Jember bersama KP2MI/BP2MI pada Senin, 1 September 2025.
Komitmen Kabupaten Jember untuk mendukung kemudahan pelayanan administrasi bagi calon PMI disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait.
“Pengurusan administrasi bagi calon PMI tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup di Jember. Sambil menunggu kantor perwakilan selesai, maka saat ini bisa dilayani di MPP Jember. Ini merupakan komitmen Kabupaten Jember untuk mempermudah calon PMI agar semua terdata dengan baik dan berangkat secara procedural,” pungkasnya.
Ia juga menjelaskan adanya sosialisasi bagi masyarakat yang ingin menjadi calon PMI. “Kami juga memiliki program sosialisasi ke sekolah, pesantren, dan Masyarakat apabila ada yang ingin bekerja ke luar negeri secara prosedural,” tambahnya.
Prof. Dr. Moch. Chotib Staf Ahli Bidang Transformasi Digital KP2MI/BP2MI menyampaikan Kabupaten Jember membutuhkan layanan terpadu yang dekat dengan masyarakat karena salah satu kantong PMI di Jawa Timur.
“Kabupaten Jember merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia di Jawa Timur, maka dari itu butuh adanya pelayanan dan pengaduan bagi calon pekerja migran Indonesia. Harapannya dengan adanya layanan penempatan dan perlindungan di MPP Jember ini bisa memberikan dampak positif, terutama untuk mengurangi angka pekerja migran Indonesia non procedural,” sampainya.
Ia menambahkan layanan ini dapat menjadi sumber yang akurat bagi Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. “Masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk bekerja ke luar negeri,” tambahnya.
Layana tersebut akan melayani: (1) Informasi peluang bekerja ke luar negeri; (2) Layanan Orientasi Pra-Pemberangkatan dan Penerbitan e-PMI; (3) Layanan pengaduan dan penanganan permasalahan PMI/CPMI. (WAHYU)