SEKARKIJANG.JEMBER– Miris benar!! Indikasi pengelolaan data tenaga non ASN di Kabupaten Jember amburadul terbukti. Kabupaten Jember menjadi salah satu dari 50 daerah (provinsi/ kabupaten/kota) di Indonesia yang pengelolaan data tenaga non ASN-nya bermasalah. Diduga banyak tenaga non ASN “siluman” yang dimasukkan paksa ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat 8 Januari 2025.
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian membongkar nama-nama daerah yang belum mendaftarkan jumlah kuota formasi sesuai dengan jumlah tenaga honorermya pada seleksi PPPP tahap I. Akibatnya, harapan ribuan tenaga non ASN hilang. Seperti pada seleksi PPPK Tahap I ditemukan banyak pelamar prioritas yang tidak mendapat kuota formasi.
Salah satunya Kabupaten Jember. Dari jumlah total tenaga non ASN 7.341 orang di Kabupaten Jember, Pemkab Jember hanya daftarkan jumlah kuota formasi sebanyak 2.000 saja. Sedangkan 5.431 tenaga non ASN lainnya terancam tidak terangkat PPPK karena formasinya tidak tersedia.
Di Jawa Timur total ada empat daerah yang bermasalah. Tiga lainnya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Non ASN 20.483 tersedia 3.336 kurang 17.147 formasi. Pemerintah Kabupaten Bangkalan jumlah Non ASN 5.477 tersedia 630 kurang 4.847 formasi dan Pemerintah Kota Surabaya jumlah Non ASN 14.152 tersedia 2.109 kurang 12.043 formasi.
Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian minta kepala daerah untuk membuka formasi sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi penyerapan tenaga honorer dari data base BKN. Pemerintah daerah memberi waktu kepada pemerintah daerah sampai dengan 15 Januari 2025.
Aep Ganda Permana, salah satu pengamat publik Kabupaten Jember ikut mencermati pernyataan Mendagri di media massa. Pasalnya, hal itu sesuai dengan hasil investigasinya yang menemukan ada banyak tenaga non ASN “siluman” yang masuk data base BKN. Bahkan pada seleksi tahap I PPPK ada 96 tenaga non ASN “siluman” yang lolos.
“Ini menjadi bukti lebih konkrit bahwa ada unsur kesegajaan untuk memasukkan orang-orang yang sejatinya tidak lolos administrasi tetapi diloloskan,’ kata Aep Ganda Permana. Banyak tenaga non ASN “siluman” dipaksa masuk bahkan di usulkan masuk ada base BKN. Hal itu juga selaras dengan temuan ada sekitar 3.0000 tenaga sukwan/ honorer/ non ASN yang masukkan ke OPD-OPD lingkungan Pemkab Jember pada awal Bupati Hendy menjabat. (wahyu)
