SEKARKIJANG.JEMBER – PMI Jember – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jember, Dr. H. Mohammad Thamrin, tengah menjadi sorotan dan kontroversi terkait dugaan penyusunan Peraturan Organisasi (PO) PMI secara sepihak tanpa melalui mekanisme rapat pengurus.
Dugaan ini muncul karena sejumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan dan ditandatangani Thamrin diduga tanpa persetujuan resmi pengurus. Hal ini melanggar prinsip kolektif kolegial yang menjadi dasar tata kelola organisasi PMI. Untuk itu, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap PMI Cabang Jember.
Pengamat kebijakan publik Jember, Aep Ganda Permana, menilai bahwa jika Peraturan Organisasi ini dinyatakan ilegal, maka seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh Ketua PMI Cabang Jember tersebut perlu dilakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh. “Audit ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam tata kelola dan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan mekanisme organisasi yang sah,” kata Aep Ganda Permana.
Menurut Aep, penyusunan Peraturan Organisasi tanpa melalui musyawarah pengurus secara transparan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan pribadi dengan jabatan, yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi PMI.
Selain itu, situasi ini diperparah dengan adanya gejolak lain dalam manajemen PMI Jember, termasuk habisnya izin operasional Unit Donor Darah (UDD) yang berdampak pada layanan donor darah dan penurunan kualitas pelayanan kemanusiaan.
Ketua PMI Jember juga dikritik karena terkesan menghindari konfirmasi media terkait isu-isu ini, sementara kondisi operasional PMI Jember menunjukkan tanda-tanda carut marut akibat pengelolaan yang tidak transparan dan tertutup. “Terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan Thamrin dan pengurusnya,” ungkapnya.
Dugaan penyusunan PO secara ilegal ini telah memicu kebutuhan mendesak agar seluruh kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan di bawah kepemimpinan Thamrin segera diaudit guna memastikan integritas dan profesionalisme organisasi kemanusiaan ini, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan stakeholder terkait. (novan)
