SEKARKIJANG.JEMBER – Semakin dalam investigasi yang dilakukan oleh satgas SATU RUMAH semakin terlihat jelas kebusukan terhadap kasus dugaan kecurangan seleksi ASN PPPK. Aep Ganda Permana kembali menyampaikan kepada media, adanya dugaan praktek manipulasi data 3 (Tiga) Non ASN di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Jember.
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Bupati Jember menerbitkan pengumuman dengan nomor 800.1.2/5864/35.09.414/2024 tentang hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan penetapan usul nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK) Periode 1 di lingkungan Pemkab Jember tahun anggaran 2024.
“Oh My God … Oh Em Jii… Ancene enak bolak balik ngelebokno non asn siluman yoo Kosuko??? Ditemukan lagi 3 orang Non ASN siluman bawaan ordal yang bercokol di UPTD Laboraturium Kesehatan Daerah” Ujar Aep Ganda Permana.
Aep menduga bahwasanya oknum pejabat yang berwenang tutup mata terhadap aturan yang telah diberlakukan, termasuk pengangkatan Non ASN pada bulan januari 2021. Faktanya, pada bulan Januari hingga Maret 2021 Bupati tidak pernah mengangkat Non ASN serta APBD Kab. Jember belum disepakati oleh DPRD Kab. Jember saat itu.
Dugaan bahwa 3 orang Non ASN siluman masuk dengan SK 1 tahun 0 bulan sejak Januari 2021. Menurut Aep, Jaman Bupati Faida tidak pernah mengangkat Non ASN dan APBD 2021 baru terbit bulan Mei 2021. “Mosok kowe kepala BKPSDM macak buta Kosukoooo…piye jal?” Ucapnya.
Kekosongan APBD dari bulan Januari-Maret 2021 yang menjadi titik dimana oknum tersebut diduga berbuat curang, karena dari sekian banyak temuan pada tenggat waktu tersebut penerbitan SK Pengangkatan Non ASN dilakukan secara besar-besaran. Aep juga menyampaikan tingginya potensi korupsi dan kerugian Negara akibat perilaku tersebut.
“SK Januari -Februari jelas palsu dan payroll pembayaran bulan Januari – Februari jelas fiktif, berpotensi korupsi dan merugikan negara. Opo duit gaji 2 bulan fiktif iku mbok kongkon setor nang kowe tah Kosukooooo???” Ucapnya
Dugaan kecurangan ini ada indikasi gratifikasi yang melibatkan 3 Non ASN terkait agar diloloskan saat seleksi ASN PPPK. Hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi Aktivis Permerhati Kebijakan Publik itu. “Heiiii A, H, S servis opo sing kalian kekno nang Kosuko?” Ungkap Aep. (WAHYU)
