Oleh: Suji Khoirani
Peserta Advance Training (LK III) BADKO HMI Jawa Timur, di UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang, 6 Agustus 2026
Krisis lingkungan tidak lagi hanya berkaitan dengan sampah, polusi, atau penanaman pohon. Persoalan lingkungan telah berkembang menjadi isu geopolitik, ekonomi, keamanan, dan teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Yunan Syaifullah, S.E., M.Si., dalam materi bertemakan “Geopolitik Hijau dan Arsitektur Kepemimpinan Global” pada kegiatan Advance Training (LK III) BADKO HMI Jawa Timur.
Pada awal pemaparannya, pemateri membagi kecenderungan manusia menjadi tiga. Pertama, manusia kritis yang berusaha memahami masalah sebelum mengambil sikap. Kedua, manusia militan yang memiliki semangat memperjuangkan sesuatu, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan persoalan. Ketiga, manusia radikal yang tidak berhenti pada kritik, tetapi memiliki kecenderungan menyentuh akar dan menyelesaikan masalah.
Pembagian tersebut relevan dengan kondisi ruang publik saat ini. Banyak orang cepat bereaksi terhadap suatu isu, tetapi belum tentu memahami persoalannya secara utuh. Dalam membaca kondisi sosial, manusia berada pada posisi yang tidak sepenuhnya simetris. Latar belakang pendidikan, ekonomi, politik, dan akses informasi membuat setiap orang memiliki sudut pandang berbeda. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu membedakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dengan isu, gosip, asumsi, dan hoaks.
Kemampuan tersebut semakin penting ketika membahas transisi menuju ekonomi hijau. Di balik narasi pembangunan berkelanjutan terdapat perebutan mineral kritis, persaingan teknologi, dominasi rantai pasok global, ketimpangan negara Utara dan Selatan, serta green protectionism. Dengan demikian, kebijakan yang menggunakan istilah “hijau” belum tentu menghadirkan keadilan. Masyarakat perlu mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung dampak kerusakannya.
Pergeseran rantai pasok global juga memengaruhi arsitektur kepemimpinan dunia. Korporasi sering kali lebih cepat beradaptasi dibandingkan negara karena memiliki modal, teknologi, data, dan jaringan internasional. Dalam materi tersebut, kepemimpinan masa depan setidaknya harus berlandaskan kolaborasi, keberlanjutan, keadilan, inklusivitas, dan tanggung jawab bersama. Model kepemimpinan pun perlu bergeser dari dominasi kekuasaan menuju shared leadership atau kepemimpinan bersama.
Namun, keberhasilan korporasi tidak boleh menjadikan negara sekadar pemberi izin bagi kepentingan modal. Negara harus mampu mengatur kekuatan pasar, melindungi masyarakat, menjamin keadilan ekologis, dan memastikan bahwa perkembangan teknologi benar-benar meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia, kenaikan kebahagiaan dan konsumsi bahkan dapat berjalan bersamaan dengan meningkatnya utang personal. Masyarakat terlihat semakin sejahtera, tetapi sebenarnya semakin bergantung pada kredit.
Dalam konteks kepemimpinan Indonesia, pemateri menggambarkan dua kecenderungan. Jakarta mewakili kepemimpinan yang berorientasi merebut kekuasaan agar negara dapat menyelesaikan masalah. Sementara Yogyakarta menggambarkan kepemimpinan yang tidak selalu mengejar kekuasaan, tetapi berusaha memberi warna ketika mendapatkan posisi. Keduanya harus dipadukan: kekuasaan perlu diperjuangkan, tetapi tidak boleh membuat seseorang kehilangan nilai dan keberpihakannya.
Pemateri Yunan Syaifullah mengatakan “Kalau berangkat ke Jakarta tidak bisa mewarnai, lebih baik pulang” (6/8). Pernyataan ini bukan sekadar ajakan meninggalkan pusat kekuasaan, melainkan peringatan agar kader dan pemimpin tidak larut dalam budaya transaksional. Kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, bukan tujuan yang menghilangkan idealisme.
Pada akhirnya, kepemimpinan tidak dapat diukur dari kerasnya kritik, tingginya militansi, atau besarnya kekuasaan yang berhasil direbut. Kepemimpinan harus dinilai dari keberaniannya menyentuh akar persoalan dan menghadirkan penyelesaian yang adil. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang mampu berada di pusat kekuasaan, tetapi juga mereka yang sanggup memberi warna tanpa kehilangan nilai perjuangannya.
