Oleh: Dr.(c) Irfan Kharisma Putra, S.AB.,M.AB.,C.DM.,CPS.,CSEM, Ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Daerah (TP3D) Kabupaten Jombang, sekaligus Dosen Universitas Brawijaya & Experts Consultant Airlangga Executive Education Center Universitas Airlangga.
Genap satu tahun sejak pelantikan pada 20 Februari 2025 lalu, kepemimpinan Bupati Jombang Abah Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman telah menandai fase awal pemerintahan yang dinamis. Tidak hanya bergerak cepat, duet kepemimpinan ini mulai menunjukkan hasil yang terukur di berbagai sektor.
Sebagai bagian dari Tim Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Daerah (TP3D) Kabupaten Jombang, saya melihat satu tahun pertama ini sebagai periode krusial untuk “pemantapan fondasi”. Ini adalah masa di mana ritme birokrasi ditata, program prioritas dieksekusi, dan kepercayaan publik dibangun melalui capaian data yang valid, ini bukan sekadar narasi manis di atas kertas.
Secara tata kelola, fase tahun pertama ini berjalan selaras dengan prinsip good governance: mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas layanan. Ketika fondasi tata kelola ini kuat, program percepatan di lapangan tidak akan mudah “selip”, karena sistem kontrolnya ikut menguat.
Prestasi Tata Kelola: Naik Kelas dan Terukur Dalam rentang satu tahun, Pemkab Jombang sukses mencatatkan sekitar 18 penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional. Beberapa tolok ukur yang paling menonjol adalah bertahannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kali ke-12 berturut-turut, raihan Terbaik Ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Jawa Timur, serta penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB yang menempatkan Jombang di peringkat ke-3 nasional dari 415 kabupaten.
Dalam kacamata kebijakan publik, capaian ini selaras dengan pendekatan results-based management dan performance governance. Birokrasi tidak lagi sekadar diarahkan pada serapan anggaran (output), melainkan pada dampak nyata (outcome). Di sisi layanan dasar, kualitas diukur dari konsistensi standar, kecepatan, kejelasan prosedur, dan empati petugas. Kecepatan pembangunan mutlak harus dibarengi birokrasi yang rapi; jika tidak, program yang berlari cepat akan sangat rawan bocor dalam pelaksanaannya.
Pengangguran Turun dan Penguatan Desa Sinyal positif lain yang patut dicatat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,47 persen, dari 3,75 persen (2024) menjadi 3,28 persen (2025). Bagi kami, angka ini bukanlah garis akhir untuk euforia, melainkan fondasi data untuk memperkuat intervensi lanjutan, seperti link-and-match pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, serta penguatan ekosistem UMKM di desa.
Menurunnya angka pengangguran ini sejalan dengan logika capability approach yang digagas ekonom Amartya Sen. Indikator ekonomi yang baik idealnya mampu memperluas “kesempatan hidup” warga, memberikan mereka akses kerja, pendapatan, dan layanan dasar yang layak.
Semangat pemerataan ini juga terlihat dari rekor pembangunan desa. Hingga akhir 2025, Jombang tercatat memiliki 217 Desa Mandiri dan 85 Desa Maju. Ini memberikan pesan tegas: pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi mulai menekan pedal gas dari desa. Penguatan status desa ini bukan sebatas klasifikasi administratif, melainkan cerminan kapasitas institusional di level lokal yang ditopang oleh modal sosial (social capital), kepercayaan antarwarga dan semangat gotong royong yang kembali dihidupkan.
Eksekusi Cepat dan Tantangan Tahun Kedua Pada fase awal pemerintahan, delapan program prioritas (Asta Cita) telah dipercepat, bahkan diklaim tercapai dalam 88 hari kerja sejak pelantikan. Program ini menyentuh urat nadi kebutuhan warga, mulai dari perluasan WiFi gratis, perbaikan infrastruktur jalan dengan program Mandor Kerjanya, pelatihan kerja, ketahanan pangan, hingga penguatan layanan kesehatan dan penanganan stunting yang baru-baru ini diganjar penghargaan Terbaik Regional 1 Nasional.
Namun, tantangan terbesar dari sebuah kebijakan bukanlah pada saat memutuskannya, melainkan pada implementasinya. Percepatan harus selalu diiringi dengan standardisasi pelaksanaan agar kualitasnya merata antarwilayah, serta feedback loop agar keluhan warga cepat direspons. Itulah yang membedakan program yang sekadar “viral” dengan program yang “berumur panjang”, oleh karenanya Abah Warsubi Bersama Gus Salman sedang menyiapkan satu palform pelaporan keluhan warga, yakni : “Matur Abah e”.
Jika tahun pertama adalah masa “menyalakan mesin dan membuktikan bisa lari”, maka tahun kedua ini harus lebih dalam. Ada tiga fokus utama yang harus dikawal: (1) pendalaman dampak agar program semakin terasa di tingkat rumah tangga, (2) ketepatan sasaran dan pengawasan ketat guna mencegah kebocoran, serta (3) konsistensi pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa sebagai tema berulang yang makin matang.
Fase tahun kedua menuntut pendekatan policy learning dan continuous improvement. program dievaluasi, diperbaiki, lalu distandardisasi dengan cepat. Sebagai TP3D, komitmen kami jelas: mengawal eksekusi, mempercepat koordinasi lintas OPD, dan memastikan setiap program memiliki indikator objektif yang bisa dipantau. Dengan begitu, publik Jombang akan selalu bisa menilai kinerja pemerintahannya dari fakta yang ada, bukan sekadar asumsi. (**)
