Sekarkijang-Jember, Kontroversi kelulusan ASN PPPK di kabupaten Jember belum selesai. Sebelumnya Satgas SATU RUMAH menemukan kejanggalan terhadap 3 (tiga) orang ASN PPPK yang lulus di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dengan inisial DNI, YN dan NY. Kasus serupa Juga ditemukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) kabupaten Jember dengan Inisial YPK.
Diketahui pada tanggal 30 Desember 2024, Bupati Jember menerbitkan pengumuman dengan nomor 800.1.2/5864/35.09.414/2024 tentang hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan penetapan usul nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK) Periode 1 di lingkungan Pemkab Jember tahun anggaran 2024.
Kepada media ini, Aep Ganda Permana anggota Satgas SATU RUMAH mengatakan pihaknya menemukan Kembali kasus serupa. Ada 4 (empat) orang non asn pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH ) yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai PPPK. Pada saat pendataan tahun 2022, memiliki masa kerja baru 1 tahun. Keempat orang tersebut berinisial W, ATM, J dan BK. Semuanya merupakan Non ASN dengan kategoro Non THK-2. “Bekingannya siapa ya ??? Apa para penggede di pemkab ?? Atau jangan-jangan ??” tanya Aep.
Aep mengatakan bahwa data yang dimilikinya adalah data yg sudah di ekspose ke publik. “Baru kami analisis. Metodoligis dan berbasis sciene kerja tim kami” Ucap Aep. Dia mengatakan, terbuka untuk di bantah dan diperdebatkan jika berbeda metodologi. Tapi bukan dengan data private membantahnya. Tunjukkan ke kami data publik nya dari data privat tersebut. Baru akan kami koreksi. Sepanjang tidak ada data publiknya maka kami show must go on. Krn data privat itu di butuhkan nantinya ketika ada audit kepegawaian secara komprehensif.
Sebelumnya Aep Mengatakan bahwa APBD 2021 itu deadlock tidak ada kesepakatan antara Bupati dan DPRD Jember. Tahun 2021 merupakan tahun polemik bagi APBD kabupaten Jember, gara-gara tidak adanya kesepakatan antara Bupati Faida dengan DPRD sampai Bulan Februari. Pada saat itu juga Bu Faida habis masa tugasnya. “Anehnya, ada yang berani melakukan rekruitmen non ASN dan lucunya BKD meloloskan verifikasinya. Lucu sekali kabupatenku ini” Ujar Aep. (Wahyu)
